Akuntansi pemerintahan merupakan sebuah reformasi keuangan negara dalam usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya tata kelola yang baik. dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Standar akuntansi pemerintahan, maka pemerintahan pusat maupun daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara internasional.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) diatur dalam PP. No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diimplementasikan berbasis Kas menuju Akrual (Cash towards Accrual) dimana untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana berbasis akrual. meski tidak lazim dalam akuntansi di sektor komersial, namun itulah yang saat ini bisa mengakomodir transaksi sehari-hari yang masih berbasis kas namun harus menghasilkan neraca yang berbasis akrual. 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu:
- PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan - PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran - PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas - PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan - PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan - PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi - PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap - PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan - PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban - PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa - PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
Download [Daftar Link Dowload]
